AGUS JOKO PRAMONO FUNDAMENTALS EXPLAINED

agus joko pramono Fundamentals Explained

agus joko pramono Fundamentals Explained

Blog Article

The newly sworn-in lawmakers at Home Commission III, overseeing legal, human rights and stability affairs, will monitor the candidates and approve half of them afterwards this calendar year ahead of the tenure with the incumbent KPK commissioners concerns an conclude in December.

”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Delivered straight to your inbox thrice weekly, this curated briefing presents a concise overview of your working day's most crucial difficulties, masking an array of subjects from politics to culture and Modern society.

Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.

The board can follow up on such a detection by conducting investigative audit, both according to its initiative or even the requests of legislation enforcement officials, he discussed.

I feel, ultimately, I value the various voices which are heard within the IDI method of SAI strengthening and SAI results And that i look for to hear these perspectives as an IDI Board member."  

As IDI’s Board prepares for its Assembly on twenty five March 2021, we questioned Dr. Pranomo a handful of questions on governance and what it means to become a whole new member with the Board.

Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.

The state’s losses calculated by the BPK needs to be authentic and definite, for example asset reduction, income, or state’s securities, he pointed out, incorporating that the board didn't estimate the state’s losses due to forest destruction in Riau or mining in Papua.

"Iya get more info saya akan lebih mengutamakan yang namanya debat itu jangan nanya singkatan karena bagaimana pun kalau cuman nanya singkatan ya nggak semua orang pasti hafal akan singkatan itu," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

This "Cited by" count features citations to the following articles in Scholar. The ones marked * may be unique in the short article inside the profile.

IDI's Board is made up of ten members from unique supreme audit institutions. Get to be aware of them better in our "Satisfy the Board" sequence.

Report this page